Eksistensi Adgvi Sebagai Asosiasi Dosen Dan Guru Vokasi Indonesia Mendukung Inpres 9/2016: Merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia Indonesia Dari Aspek Guru

Published by Admin on

ADGVI sebagai asosiasi profesi lahir dalam perjalanan panjang, saat ini memasuki tahun ke 18 (delapan belas). Lahir sebagai salahsatu rekomendasi FORUM KOMUNIKASI FPTK/FTK/JPTK IKIP dan FKIP UNIVERSITAS se Indonesia diselenggarakan di FPTK-IKIP Bandung tahun 2000 sebagai berikut:

  1. Kalau kita ingin menghasilkan calon guru teknologi dan kejuruan yang bagus maka harus ada board antara Depnaker, Deperindag dan Depdikbud;
  2. Harus ada standarisasi Akta Mengajar; dan
  3. Harus dibentuk AGTKI (Asosiasi Guru Teknologi Kejuruan Indonesia)

Jadi pemikiran beberapa departemen harus bersinergi-berkolaborasi sudah muncul waktu itu; kami melihat banyak pelaksanaan Program Akta Mengajar yang tidak semestinya; dan dengan inspirasi dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dimana pendidikan kedokteran diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteraan sedangkan sertifikasi calon Dokter oleh IDI, maka lahir pemikiran bahwa pada pendidikan Calon Guru vokasi perlu adanya AGTKI.

Forum Komunikasi berikutnya dan merupakan Forum Komunikasi terakhir tahun 2002 di JPTK-FPIP Universitas Sebelas Maret; yang melahirkan APTEKINDO (Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia) sebagai asosiasi lembaga; sehingga pertemuan dua tahunan berikutnya dengan nama APTEKINDO; tahun 2004 di FKT Universitas Negeri Jakarta; tahun 2006 di JPTK-FPIP Universitas Gorontalo; dan disinilah dibentuk tim formatur untuk membentuk asosiasi profesi, dengan ketua Prof. Susanto, sekretaris Prof. Haris Anwar Syafrudie dengan Anggota: 1. PD1 FPTK-UPI; 2. Dekan FT UNIMED; dan PD1 FT UMN.

Februari 2007 pada rapat kerja tim di Hotel Gracia Semarang lahirlah ASPRODIK Indonesia ( Asosiasi Profesi Pendidik Kejuruan Indonesia) sekaligus menghasilkan Anggaran Dasar; Anggaran Rumah Tangga; Lambang dan Bedera yang saat ini dipergunakan ADGVI, dikuatkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU- 141.AH.01.06.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Asosiasi Tanggal 21 Desember 2009. ADGVI dinyatakan sebagai organisasi Profesi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia, diharapkan tahun 2018 dapat eksis sebagai Asosiasi Profesi seperti juga IDI di dunia Kedokteran.

Adalah undang-undang no.14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Guru adalah profesi, dengan pernyataan itu maka mengokohkan pekerjaan/jabatan Guru sebagai profesi, dengan demikian maka Guru sebagai profesi harus memenuhi empat hal yaitu: 1. Harus jelas ruang lingkup keilmuannya; 2. Jelas standar dan bidang garapannya; 3. Memiliki Asosiasi Profesi; dan 4. Jelas penghargaannya.

Oleh karena dosen, guru, instruktur dan widyaiswara bidang vokasi, ruang lingkup keilmuannya harus tergambarkan di dalam program pendidikan calon guru di LPTK-PTK ( Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan – Pendidikan Teknologi dan Kejuruan) yang selanjutnya disebut LPTK Vokasi. Undang-undang no 14/2005 mensyaratkan guru harus memiliki empat (4) kompetensi yaitu: 1. Kompetensi Kepribadian; 2. Kompetensi Sosial; 3. Kompetensi Paedagogik dan 4. Kompetensi Profesional. Maka keempat kompetensi itu harus tersirat maupun tersurat dalam Program Kurikulum Pendidikan Calon Guru (LPTK- PTK), yang harus dijalankan dengan berpegang pada PP.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Sembilan Standar Pendidikan Nasional). Sehingga setelah mereka dinyatakan lulus menyelesaikan program S1/D4* Pendidikan Guru maka mereka lahir sebagai Calon-calon Guru Profesional yang harus menempuh Program Pendidikan Profesi Guru agar dengan dipenuhi seluruh persyaratan mereka akan lahir sebagai Guru Profesional yang berhak melakukan pekerjaan Profesi sebagai Guru. Tidak boleh ada lagi pernyataan yang menyebutkan bahwa lulusan LPTK tidak menguasai bidang keahlian dan atau lainya. ( bisa iyah dan bisa juga sebagai alasan agar sarjana-sarjana pengangguran dari berbagai bidang studi lain mendapat kesempatan; kalau ya harus menjadi masukan untuk perbaikan/penyempurnaan program LPTK). Dengan demikian LPTK/LPTK-PTK yang tidak layak/tidak memenuhi Standar Pendidikan Nasional, harus baru diijinkan beroperasi setelah memenuhi standar,untuk menjaga Profesi Guru. Setelah kami mencoba bertanya kepada masyarakat dimana-mana; “Adakah diantara bapak dan ibu yang mau anaknya atau cucunya diajari oleh guru yang tidak babagus ?” “Tidak ada satupun yang menyatakan jawaban mau”. Ini harus dijadikan pegangan oleh seluruh penyelenggara LPTK/LPTK-PTK. Artinya menyelenggarakan program calon Guru penting dan harus menjadi yang utama.

Ada hal yang menarik dan sangat penting apa yang disampaikan Presiden dalam Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia Tahun 2018 yang diselenggarakan di Universitas Hasanuddin Makassar Kamis 15 Februari 2018: Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi:

…mengingatkan jangan terjebak dengan rutinitas yang monoton. “Harus berani melakukan perubahan dan berinovasi. …” Lebih lanjut Presiden Ingatkan Perguruan Tinggi tingkatkan kualitas untuk hadapi Era Kompetisi; dan Presiden minta para Rektor Perguruan Tinggi lakukan terobosan besar di bidang pendidikan.

Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 9/2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Instruksi untuk Kemenristekdikti yaitu: a. mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan; dan b.mengembangkan prodi di PT untuk menghasilkan guru kejuruan SMK. Faktor guru sebagai unsur penentu dalam proses pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah mutlak. Oleh karena itu revitalisasi LPTK-PTK adalah suatu keniscayaan sehingga diharapkan keluar pernyataan bahwa: “LPTK atau lebih khusus LPTK-PTK siap  menyiapkan calon-calon guru profesional SMK.” Ini merupakan momen yang baik untuk mendukung pernyataan Presiden diatas dengan Inpres 9/2016, dengan melakukan hal terbaik sesuai dengan “tugas, wewenang, peran dan fungsi kita, lembaga atau organisasi kita”.

Dengan keluarnya Inpres Nomor 9/2016 yang keberhasilannya bertumpu pada kualitas guru, maka posisi LPTK-PTK sebagai penghasil calon guru SMK menjadi sangat penting, oleh karena itu dalam rangka menghasilkan calon guru profesional yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah revitalisasi dimulai dari:

  1. Merekrut bibit-bibit potensial yang memiliki kepribadian, potensi akademik, minat bakat yang unggul sebagai calon Guru Profesional; Guru Profesional dibutuhkan oleh masyarakat yang diwakili oleh Dinas Pendidikan Provinsi, jadi masyarakatlah yang harus menyiapkan putra-putri terbaiknya untuk diseleksi menjadi calon mahasiswa Pendidikan Guru
  2. LPTK-PTK harus melakukan revitalisasi Program Pendidikannya untuk menjamin dihasilkannya calon guru profesional SMK, mengacu pada Undang-undang Guru dan Dosen 14/2005, dengan empat kompetensi yang harus tersirat dan tersurat pada Program Pendidikan calon Guru.
  3. LPTK-PTK harus melakukan revitalisasi Program Pendidikannya untuk menjamin dihasilkannya calon guru profesional SMK, mengacu pada Undang-undang Guru dan Dosen 14/2005 Ini tergambarkan pada Model Program Pendidikan Guru Kejuruan Trans Nasional (Model PPGTN). (Terlampir)
  4. Pendidik dan tenaga kependidikan LPTK-PTK yang mumpuni harus disiapkan untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam proses pembelajaran yang produktif, penelitian yang menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk menjawab permasalahan- permasalahan pendidikan SMK dan pendidikan vokasi pada umumnya dan pengabdian masyarakat yang tepat guna. Pemikiran tentang pendidikan vokasi dan kejuruan adalah menjadi ranah, pemikiran dan keunggulan LPTK-PTK. Sehingga Program Pascasarjana LPTK-PTK harus menghasilkan konsep, pemikiran kebaharuan-kebaharuan yang menjadi solusi terhadap masalah-masalah pendidikan vokasi dan kejuruan.
  5. Standar kompetensi yang dijadikan acuan baik dalam proses belajar maupun pada uji kompetensi dan sertifikasi harus dikembangkan bersama oleh LPTK-PTK (APTEKINDO) dengan ADGVI untuk menghasilkan standar-standar dari empat kompetensi guru yang harus tergambarkan dalam bentuk Alat Uji Kompetensi Program Pendidikan calon Guru dan Program Pendidikan Profesi Kebutuhan guru produktif SMK pada setiap kompetensi keahlian sudah dapat diprediksi sampai 10-15 tahun kedepan, oleh karena itu kuota kebutuhan guru pertahun menjadi acuan dalam kuota penerimaan calon mahasiswa. Sehingga ada jaminan bagi lulusan LPTK-PTK untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai yang dirancang sebelumnya, seperti di STPDN. Begitu juga guru, sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga putra-putri daerah harus kembali kedaerahnya setelah menyandang kesarjanaan dan memiliki sertifikat sebagai Guru Profesional, untuk membangun pendidikan vokasi di daerahnya.(lihat Model PPGTN)

Oleh karena itu ADGVI sebagai asosiasi profesi, sesuai dengan tugas, wewenang, peran dan fungsinya, perlu menata diri yang mengarah pada eksistensinya sebagai Asosiasi Profesi Dosen dan Guru Vokasi, bersama-sama dengan organisasi, lembaga dan badan lainnya bersinergi melakukan peran dan fungsinya melaksanan tugas dan wewenangnya, yaitu melakukan standarisasi Program Pendidikan Calon Guru, Program Pendidikan Profesi Guru, Uji Kompetensi Guru dan calon Guru serta dalam Pembinaan Guru Vokasi Profesional SMK yang bermuara pada dihasilkannya “Lulusan SMK yang Terstandar”. Yaitu lulusan SMK yang memiliki kompetensi standar sesuai KKNI dengan LSP nya.

Kerjasama kolaborasi yang sinergi digambarkan pada skema, dimana empat kementrian terkait secara teknis, Kemendikbud; Kemenristekdikti; Kemenperin dan Kemennaker; BNSP, asosiasi dan lembaga-lembaga yang terkait dan strategis dalam mendukung Inpres 9/2016 yang harus berujung pada dihasilkannya “Lulusan SMK yang Terstandar” sebagai manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, sebagai berikut:

Dari gambar Skema diatas bagaimana ADGVI harus bersinergi dengan APTEKINDO yang didalamnya adalah LPTK-PTK dalam menstandarisasi program pendidikan calon guru dan Program Pendidikan Profesi dan uji kompetensi Calon Guru; dengan P4TK/LPMP Ditjen GTK dalam menstadarisasi pembinaan dan uji kompetensi guru; dengan industri dan LSP dalam menstandarisasi kemampuan Kompetensi Profesional mahasiswa dan sarjana LPTK-PTK calon guru. Sedangkan dengan Pascasarjana lebih khususnya program studi S2/S3 PTK harus bersinergi dalam menghasilkan berbagai pemikiran, konsep, model, program yang didasarkan pada penelitian pada berbagai aspek pendidikan vokasi (latar kuning) baik pada program pendidikan calon guru, program Pendidikan Profesi Guru, pada Pembinaan Guru dan pada proses pendidikan di SMK. Dengan koordinasi dan kolaborasi maka penelitian dosen, mahasiswa S2 dan S3 berfocus pada kajian permasalahan diatas, sehingga Tesis dan Disertasi mahasiswa tersebut menjadi Problem Solver terhadap masalah-masalah bidang pendidikan Vokasi.


1 Comment

rani · July 25, 2018 at 10:02 am

darimana referensi artikel ini?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *